QRIS dan GPN Disorot AS dalam Negosiasi Tarif Trump: Apa Dampaknya bagi Indonesia?

19 April 2025 21:03

Terverifikasi

Adya Salwa

Dalam upaya negosiasi untuk mengurangi tarif impor yang dikenakan oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia menghadapi sorotan terkait sistem pembayaran domestik, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

1. QRIS dan GPN: Fokus Sorotan AS

AS menyoroti kebijakan Indonesia yang mewajibkan penggunaan QRIS dan GPN dalam sistem pembayaran domestik. Menurut laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 oleh United States Trade Representative (USTR), perusahaan-perusahaan AS merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan ini dan khawatir terhadap keterbatasan akses ke sistem pembayaran Indonesia.

2. Respons Pemerintah Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menanggapi masukan dari AS. Namun, detail langkah-langkah yang akan diambil belum dijelaskan secara rinci.

3. Kekhawatiran AS terhadap Regulasi BI

AS menyoroti Peraturan BI No. 21/2019 yang menetapkan QRIS sebagai standar nasional untuk semua pembayaran menggunakan kode QR di Indonesia. Perusahaan-perusahaan AS khawatir bahwa kebijakan ini dapat membatasi akses mereka terhadap sistem pembayaran elektronik di Indonesia.

Kesimpulan

AS menyoroti kebijakan QRIS dan GPN Indonesia dalam negosiasi tarif impor.
Pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dengan BI dan OJK untuk menanggapi masukan tersebut.
Perusahaan-perusahaan AS khawatir terhadap keterbatasan akses ke sistem pembayaran Indonesia akibat regulasi BI.

Refleksi

Sorotan AS terhadap QRIS dan GPN menunjukkan pentingnya transparansi dan inklusivitas dalam pembuatan kebijakan domestik yang dapat berdampak pada hubungan perdagangan internasional. Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan antara kedaulatan ekonomi nasional dan keterbukaan terhadap mitra dagang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan hubungan bilateral yang sehat.