Serangkai.co.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyerukan penyesuaian besar-besaran terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam pidato kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan di hadapan para pelaku usaha dan menteri kabinet, Prabowo meminta agar aturan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis, agar tidak justru menjadi penghambat bagi pertumbuhan industri dalam negeri.

1. TKDN Dipertanyakan Efektivitasnya: “Kalau Dipaksakan, Kita Rugi Sendiri”

Gambar : CNBC Indonesia

Presiden Prabowo secara tegas menyatakan bahwa penerapan TKDN yang terlalu kaku justru dapat membuat industri Indonesia kalah bersaing di pasar global. Ia menekankan bahwa niat memajukan industri dalam negeri melalui TKDN tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan daya saing nasional.

“Kalau kita paksa-paksakan, justru kita kalah. Kita butuh aturan yang masuk akal, bukan yang memberatkan.”

Prabowo menambahkan bahwa pendekatan regulatif semata harus diimbangi dengan insentif, terutama untuk sektor-sektor yang masih berkembang dan belum mampu memenuhi persyaratan TKDN tinggi secara optimal.

2. Fokus pada Daya Saing dan Efisiensi

Gambar : Kilat

Dalam pernyataannya, Prabowo menggarisbawahi pentingnya efisiensi ekonomi sebagai kunci menghadapi tantangan global. Ia meminta jajaran menterinya untuk melakukan review terhadap regulasi yang dianggap terlalu membatasi industri, termasuk prosedur perizinan yang berbelit-belit.

“Sudah saatnya kita memangkas sistem birokrasi yang tidak perlu. Dunia berubah cepat. Kita juga harus cepat, adaptif, dan efisien.”

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru di bawah Prabowo akan menitikberatkan pada iklim usaha yang kompetitif, serta menciptakan sistem yang tidak membatasi inovasi dan keterbukaan pasar.

3. TKDN di Tengah Tantangan Industri

Gambar : Tribun Jogja

TKDN selama ini digunakan sebagai instrumen untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri. Namun, dalam praktiknya, banyak industri mengeluhkan sulitnya memenuhi ambang batas komponen lokal, terutama di sektor manufaktur, alat berat, teknologi, dan energi.

Pengusaha kerap dihadapkan pada pilihan sulit antara patuh pada TKDN namun mahal dan lambat, atau efisien dengan produk impor namun terancam sanksi administratif. Di sinilah Prabowo ingin menempatkan kebijakan ekonomi yang “membumi” dan menyesuaikan diri dengan realita lapangan.

4. Arah Baru: Insentif Lebih Realistis?

Gambar : Raja Media
Prabowo juga melempar gagasan untuk mengganti pendekatan sanksi TKDN dengan model insentif progresif, di mana pelaku industri diberi penghargaan fiskal jika menggunakan bahan baku dan komponen lokal.

“Mungkin TKDN kita ubah jadi insentif saja. Mereka yang pakai produk dalam negeri diberi keringanan pajak. Lebih adil, lebih mendorong.”

Gagasan ini mendapat dukungan dari sebagian pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor industri yang masih dalam tahap penguatan struktur produksi.

Kebijakan TKDN adalah upaya mulia, tapi tidak boleh terjebak dalam idealisme angka. Dalam dunia yang kompetitif, fleksibilitas adalah kunci. Arahan Presiden Prabowo ini menandai transisi dari ekonomi protektif ke ekonomi kolaboratif, di mana produktivitas dan inovasi didorong lewat insentif, bukan tekanan.

Dengan meminta aturan TKDN direvisi menjadi lebih fleksibel dan realistis, Prabowo memberi sinyal jelas bahwa pemerintahannya akan fokus pada daya saing industri, efisiensi regulasi, dan pertumbuhan ekonomi yang adaptif terhadap zaman. Kini, bola ada di tangan para menteri dan pelaksana kebijakan: apakah arahan ini akan diikuti dengan langkah konkret?